Penguatan Moderasi Beragama Butuh Peta Jalan Jelas dan Transformasi Pemikiran

12 Des 2024
Penguatan Moderasi Beragama Butuh Peta Jalan Jelas dan Transformasi Pemikiran
Rapat Koordinasi (Rakor) Sekber Penguatan Moderasi Beragama Kementerian/Lembaga di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Jakarta (BMBPSDM)---Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sekber Penguatan Moderasi Beragama Kementerian/Lembaga di Jakarta. Rakor ini menghadirkan beberapa tokoh penting seperti Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019 Lukman Hakin Saifuddin (LHS), Tim Ahli Pokja Nasional Moderasi Beragama Alissa Wahid, dan Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Adlin Sila.

 

Membuka diskusi, LHS mengingatkan bahwa moderasi beragama bukanlah hal baru, melainkan sebuah nilai yang telah diajarkan sejak lama. Namun, penting melakukan penguatan secara bersama-sama agar moderasi beragama menjadi sebuah gerakan yang masif.

 

“Moderasi beragama ini harus menjadi sebuah gerakan. Karena seringkali didekati dengan program, namun sebenarnya MB adalah penyadaran bersama,” tegas LHS di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

 

Untuk memperkuat kelembagaan, kata LHS, moderasi beragama memerlukan peta jalan yang jelas. “Ekosistem yang mendukung serta strategi kebijakan yang detail juga penting,” ujarnya.

 

Senada dengan LHS, Alissa wahid juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penguatan moderasi beragama. Menurutnya, peta jalan yang disusun tidak boleh hanya sekadar daftar kegiatan, melainkan harus didesain dengan tujuan untuk melakukan transformasi pemikiran.

 

“Perlu berhati-hati dalam menyusun peta jalan, bukan sekadar daftar kegiatan, tapi desain dengan system thinking,” ucap Alissa.

 

Sementara itu, Adlin Sila memberikan kabar baik mengenai perkembangan moderasi beragama di sektor pendidikan. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan sangat terbukan terhadap program penguatan moderasi beragama. Bahkan, sudah ada kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk memasukkan program moderasi beragam ke dalam perguruan tinggi negeri.

 

“Transformasi moderasi beragama di sektor pendidikan sudah mendapat tempat,” pungkas Adlin. (Zakiatu Husnil Fuadah Harahap)

   

 

Penulis: Zakiatu Husnil Fuadah Harahap
Sumber: Zakiatu Husnil Fuadah Harahap
Editor: Abas dan Sri Hendriani
Apakah informasi di atas cukup membantu?

TERKINI

OPINI